Landasan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan — dari tingkat nasional hingga penyelenggaraannya di Provinsi Sumatera Selatan.
Kebijakan tingkat pusat yang menjadi payung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Peraturan Presiden
Tentang Satu Data Indonesia
Menetapkan prinsip, kelembagaan, serta tata cara penyelenggaraan Satu Data Indonesia melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan penggunaan Kode Referensi atau Data Induk.
Lihat peraturanPeraturan Menteri PPN
Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
Mengatur penyebarluasan data, penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia, pembatasan akses data, penyelesaian hambatan teknis, serta pendanaan pengelolaan portal.
Lihat peraturanPeraturan Menteri PPN
Tentang Tata Kerja Penyelenggara SDI Tingkat Pusat
Mengatur peran Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, Produsen Data, Forum Satu Data Indonesia, sekretariat, serta hubungan penyelenggaraan tingkat pusat dan daerah.
Lihat peraturanKeputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Pedoman teknis terbaru bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat pusat maupun daerah, mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
Lihat dokumenPeraturan dan Keputusan Gubernur yang mengatur penyelenggaraan Satu Data di Provinsi Sumatera Selatan.
Peraturan Gubernur
Tentang Satu Data Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
Dasar hukum utama penyelenggaraan Satu Data di Provinsi Sumatera Selatan, mengatur prinsip Satu Data serta kelembagaan Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data di lingkup daerah.
Keputusan Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022
Membentuk Forum Satu Data Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah koordinasi Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data dalam merencanakan serta mengevaluasi penyelenggaraan Satu Data.
Keputusan Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026
Menetapkan susunan penyelenggaraan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan beserta pembagian tugas Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data untuk tahun 2026.
Keputusan Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan
Menetapkan Daftar Data Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebagai acuan data prioritas yang wajib dikumpulkan dan dibagipakaikan oleh Produsen Data.
Lihat dokumenKeputusan Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan
Pemutakhiran Daftar Data Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang menjadi dasar perencanaan pengumpulan data sektoral pada seluruh perangkat daerah.
Lihat dokumenKerja sama Gubernur Sumatera Selatan dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data/informasi pembangunan daerah menuju Provinsi Sumatera Selatan Satu Data.
Nota Kesepahaman 2019
Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah
Kesepakatan awal menuju Provinsi Sumatera Selatan Satu Data, mencakup penyediaan data statistik, pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, serta pengembangan kapasitas statistik sektoral perangkat daerah.
Lihat dokumenNota Kesepahaman 2025
Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah
Pembaruan kerja sama tahun 2025 untuk memperkuat kualitas data statistik sektoral, interoperabilitas data antarperangkat daerah, dan pendampingan teknis BPS dalam mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan Satu Data.
Lihat dokumen