DTSEN diatur dan dilindungi oleh peraturan resmi pemerintah yang menjamin keakuratan, keamanan, dan keterbukaan data.
Instruksi Presiden
Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional — mengamanatkan pengelolaan data terintegrasi guna mendukung pembangunan nasional yang terukur dan berkelanjutan.
Lihat dokumenPeraturan Menteri PPN
Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional — mengatur persyaratan, prosedur, kewajiban, dan wewenang seluruh pihak dalam pemanfaatan DTSEN.
Lihat dokumenKeputusan Gubernur
Tentang Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan DTSEN Provinsi Sumatera Selatan — mengatur tata kelola DTSEN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Lihat dokumen