Landasan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.
Peraturan Presiden
Tentang Satu Data Indonesia
Menetapkan prinsip, kelembagaan, serta tata cara penyelenggaraan Satu Data Indonesia melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan penggunaan Kode Referensi atau Data Induk.
Lihat peraturanPeraturan Menteri PPN
Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
Mengatur penyebarluasan data, penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia, pembatasan akses data, penyelesaian hambatan teknis, serta pendanaan pengelolaan portal.
Lihat peraturanPeraturan Menteri PPN
Tentang Tata Kerja Penyelenggara SDI Tingkat Pusat
Mengatur peran Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, Produsen Data, Forum Satu Data Indonesia, sekretariat, serta hubungan penyelenggaraan tingkat pusat dan daerah.
Lihat peraturan