Landasan pertukaran dan pemanfaatan data antar sistem pemerintahan secara andal, akuntabel, aman, dan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
Peraturan Presiden
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Menjadi dasar penyelenggaraan SPBE yang terpadu. Integrasi layanan dan pertukaran data antar aplikasi pemerintahan dilaksanakan untuk mewujudkan layanan publik yang efektif dan efisien.
Lihat peraturanPeraturan Presiden
Tentang Satu Data Indonesia
Menetapkan Interoperabilitas Data sebagai salah satu prinsip Satu Data Indonesia agar data dapat dibagipakaikan antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah secara konsisten.
Lihat peraturanPeraturan Menteri Kominfo
Tentang Interoperabilitas Data dalam SPBE dan SDI
Mengatur Layanan Interoperabilitas Data nasional serta layanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar pertukaran data berlangsung secara andal, akuntabel, dan aman.
Lihat peraturanSurat Edaran Menteri Kominfo
Tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE
Mewajibkan Instansi Pusat dan Instansi Daerah memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai sarana pertukaran data dan layanan antar sistem elektronik dalam penyelenggaraan SPBE.
Lihat dokumenKeputusan Gubernur
Tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan, Pengembangan, dan Integrasi Aplikasi Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Mengatur standar teknis dan prosedur pembangunan, pengembangan, serta integrasi aplikasi khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar interoperabel dan selaras dengan penyelenggaraan SPBE daerah.
Lihat dokumen