Landasan penyelenggaraan data pembangunan daerah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan kebijakan Satu Data Indonesia.
Undang-Undang
Tentang Pemerintahan Daerah
Mewajibkan perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Mengatur kewajiban daerah menyediakan informasi pembangunan dan keuangan daerah.
Peraturan Presiden
Tentang Satu Data Indonesia
Menjadi pedoman penyelenggaraan tata kelola data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Mengatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mencakup pengelolaan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan data statistik sektoral melalui e-Walidata.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang memanfaatkan data valid.
