Landasan penyelenggaraan data pembangunan daerah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan kebijakan Satu Data Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Mengatur tata cara penyusunan, penyampaian, dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang datanya dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan e-Walidata.
Lihat dokumenKeputusan Menteri Dalam Negeri
Tentang Nomenklatur Anggaran e-Walidata dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Mengatur nomenklatur anggaran daerah untuk mendukung penyelenggaraan e-Walidata serta kegiatan pengumpulan data statistik sektoral pada perangkat daerah.
Lihat dokumen