Pemprov Sumsel Paparkan Program Penurunan Kemiskinan dan Penanganan Bencana di Hadapan Komisi VIII DPR RI

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI yang membahas fungsi pengawasan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebencanaan, serta ekosistem halal. Pertemuan ini berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, pada Jumat (3/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra, memaparkan berbagai program prioritas Pemprov Sumsel, terutama dalam upaya penurunan inflasi dan kemiskinan.

"Permasalahan seperti kemiskinan dan kebencanaan harus ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan oleh semua sektor terkait," ujar Sekda.

Sekda juga menyampaikan hasil positif dari program-program yang telah dijalankan, yang terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut rilis BPS per 25 Juli 2025, persentase penduduk miskin di Sumsel pada Maret 2025 mencapai 10,15 persen, turun 0,36 poin dari September 2024. Jumlah penduduk miskin juga menurun sebanyak 29,2 ribu orang, menjadi 919,60 ribu orang.

Selain itu, Sekda memaparkan penanganan bencana banjir yang terjadi di beberapa kabupaten. Pemerintah provinsi telah melakukan berbagai langkah cepat, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan logistik, hingga pendirian dapur umum untuk membantu para korban.

"Kami berharap kepada Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI agar dapat memberikan dukungan serta partisipasi aktif sesuai dengan tugas dan kewenangannya," ungkap Sekda, seraya berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Ansyori Siregar, mengapresiasi dukungan dan sambutan baik dari Pemprov Sumsel.

"Sesuai dengan amanat fungsi legislatif, kami memulai kunjungan ini dengan pertemuan di kantor gubernur untuk mendapatkan penjelasan langsung dari mitra Komisi VIII di Sumsel," kata Ansyori.

Ia menambahkan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, tim akan mengundang mitra kerja Komisi VIII dari Kementerian dan lembaga di tingkat pusat untuk melakukan sinkronisasi program. Tim Komisi VIII juga dijadwalkan akan mengunjungi beberapa sentra budidaya.

Turut hadir Para Kepala OPD