Pastikan Mudik Idul Fitri 1447 H Aman dan Nyaman, Gubernur Herman Deru Pimpin Rakor Lintas Sektoral

Kamis, 12 Maret 2026

Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2026 dan mematangkan kesiapan pelayanan perayaan Idul Fitri 1447 H. Rapat dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan,  berlangsung di Griya Agung Palembang pada Kamis (12/3/2026).

Fokus utama pertemuan ini adalah sinkronisasi langkah antisipasi arus mudik serta memastikan pelayanan prima bagi masyarakat, baik yang melakukan perjalanan mudik maupun warga yang tetap tinggal di wilayah Sumatera Selatan.

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi, Herman Deru kembali meluncurkan program Mudik Gratis untuk meringankan beban masyarakat.  Antara lain  Menyiapkan 29 armada bus dengan total kapasitas 1.041 penumpang, Moda Kereta Api (KAI) denga  dua jurusan utama, yakni Kertapati–Lubuk Linggau dan Kertapati–Tanjung Karang, dengan total daya tampung mencapai 2.912 pemudik.

Selain layanan bagi pemudik, Gubernur yang akrab disapa HD ini memberikan instruksi khusus terkait kenyamanan warga yang tidak mudik.

"Kita harus memastikan kesiapan semuanya. Untuk Dinas Perhubungan, saya minta atur mobil-mobil besar yang parkir di bahu jalan lintas. Tertibkan segera, jika perlu tambahkan rambu-rambu agar tidak mengganggu arus lalu lintas," tegas HD. 
Ia juga menyoroti kesiapan PLN agar pasokan listrik tetap stabil selama masa libur lebaran.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan, Panji Krisna Wardana, S.T., M.T., melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan percepatan perbaikan jalan di titik-titik rawan.

"Kami telah menyiapkan 18 posko di sepanjang jalan nasional. Fokus kami saat ini adalah menutup lubang-lubang jalan secara maksimal untuk menjamin keamanan pengendara," ujar Panji. Beliau juga menambahkan bahwa alat berat dan personel disiagakan di posko-posko strategis untuk mengantisipasi kejadian darurat atau bencana alam.

Turut hadir Forkopimda dan Para Kepala OPD Priv Sumsel