MoU Sumsel Satu Data, Kebijakan Pemerintah Merujuk Data Berkualitas

  • Senin, 22 April 2019 (15:55)

    Gubernur Sumsel Herman Deru bersama dengan Kepala Daerah dan Kepala BPS se-Sumsel, menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) satu data pertama di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan di acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Badan Pusat Statistik (BPS) Seluruh Indonesia.

    Bertempat di Hotel Wyndham Palembang, Selasa, (19/02/2019). Acara ini bertema "Tingkatkan sinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan SP2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia".

    Sumsel satu data akan membentuk kesamaan persepsi dan pikiran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kab. “Penyediaan data oleh BPS akan digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar membuat kebijakan," ujar Herman Deru.

    Pemusatan data akan memberikan Informasi yang merata kepada seluruh kepala daerah. Baik tentang pembangunan infrastruktur bahkan tentang data harga bahan pokok. Sehingga akan memudahkan pembangunan Sumsel maju untuk semua.

    Herman Deru mengapresiasi validasi data dari BPS yang sesuai dengan data nyata dari masyarakat. “Data yang diberikan BPS sangat akurat untuk dijadikan parameter dalam setiap kita mengambil kebijakan,” katanya.

    Selanjutnya, Ia menghimbau kepada seluruh kepala daerah dan kepala BPS di Sumsel, agar segera melakukan tindak lanjut dari MoU ini.

    “Ketika data tersaji dengan tidak akurat, maka kebijakan juga akan salah. Ukuran akurat atau tidak akurat, kita sepakat akan merujuk kepada BPS,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala BPS RI, Suhariyanto berharap agar koordinasi antara BPS tingkat Provinsi dan Kab/Kota akan semakin solid, sehingga dapat memberikan kontribusi sesuai topoksi masing-masing kepada Negara, terutama Provinsi Sumsel.

    Rateknas dilakukan untuk menyamakan persepsi, langkah, dan strategi agar kegiatan-kegiatan BPS di Tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar. Melalui kegiatan ini BPS dapat teguh menjaga Independensi, kredibilitas dan profesionalitas yang ada.  

    “Kita harus bisa menyampaikan data-data dengan bahasa yang mudah dimengerti, InsyaAllah data BPS akan semakin dibenarkan oleh banyak pihak,” ungkapnya kepada seluruh Kepala BPS di Indonesia.

    Ia mengatakan Penandatanganan MoU Satu Data adalah hal sangat penting karena banyaknya sumber data akan menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan. “Sesuai instruksi Presiden, Indonesia harus memiliki satu data karena untuk mengambil sebuah kebijakan harus berbasis data yang berkualitas,” tegasnya.

    Dengan adanya satu data ini, seluruh elemen dapat berpartisipasi dalam menghasilkan indikator-indikator yang penting dan dibutuhkan.

    “BPS telah membentuk Big Data yaitu beberapa data yang dikumpulkan dengan teknologi terkini berupa aplikasi dan media sosial,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh 341 peserta yang berasal dari 34 Provinsi se-Indonesia. Terdiri atas Walikota/Bupati se-Sumsel, dan Kepala BPS seluruh Indonesia.

    Rapimnas sendiri akan dilaksanakan dengan tema “Fun, High Tech, dan millennialKegiatan ini berlangsung selama 5 hari 18-22 Februari 2019.

    MC Diskominfo Prov Sumsel/PE